Hajinews.id – Tim Kuasa Hukum Ketua FKMTI, menilai sejumlah dokumen dan bukti asli pembelian tanah di Cengkareng Jakarta Barat yang diungkap Nurlela Sinaga selaku saksi mahkota, semakin menguatkan dugaan adanya upaya kriminalisasi terhadap pembeli beritikad baik SK Budiardjo dan istrinya yang dilakukan oleh komplotan mafia tanah.
“Berbagai pertanyaan hakim tadi, yang intinya ingin mengonfirmasi bahwa klien kami adalah pembeli beritikad baik, terjawab. Dan jawaban tadi juga didukung oleh dokumen-dokumen dan bukti asli bukan asbun (asal bunyi). Bahkan yang menarik tadi, ada ditunjukkan dokumen rujukan dari departemen keuangan” ungkap Ahmad Khozinuddin, usai sidang di PN Jakarta Barat, Selasa (11/3/2022).
Khozinuddin menjelaskan, Departemen Keuangan adalah lembaga yang mengeluarkan girik. Jadi seharusnya instansi tersebut yang bisa memastikan girik tersebut asli atau palsu. Bukan sekadar keterangan dari pihak kelurahan. Padahal no girik dan nama pemiliknya yang dibeli SK budiardjo sesuai dengan data Ipeda yang tercatat di instansi di bawah Departemen Keuangan.
“Girik itu yang mengeluarkan Departemen Keuangan. Kok, Jaksa mendakwa, menuduh palsu hanya berdasarkan keterangan kelurahan,karena tidak terdaftar, datanya tidak ada. Karena bisa saja karena cerobohnya lurah atau cerobohnya pegawai kelurahan. Nah, atau patut kita duga ada gerakan yang dilakukan secara terstruktur,sistematis dan masif oleh oknum mafia tanah yang secara sengaja dan tanpa hak diduga menghilangkan bukti-bukti terkait kasus ini sehingga mereka bisa menuduh klien kami merampas tanah. Padahal faktanya klien kami yang punya”ujarnya.
Khozinuddin menambahkan, SK Budiardjo dan istrinya membeli tanah girik tersebut tahun 2006 dengan harga pasar melalui notaris yang dipercaya mereka. Selama empat tahun, tidak ada yang memperkarakan tanah tersebut sejak diurug dan dijadikan tempat kontainer.
“Lha,Transaksi sejak 2006, dikuasai sampai tahun 2010, diurug, tidak ada komplain., kalau memang punya tanah di situ, gak harus nunggu 4 tahun, tanahnya dikuasai orang lain”tandasnya.
Khozinuddin mengingatkan, kriminalisasi terhadap SK Budiardjo dan Istrinya juga bisa menimpa seluruh rakyat Indonesia. Karena itu dia berharap, bukan hanya FKMTI yang berjuang melawan mafia tanah, tetapi seluruh elemen bangsa bahu membasmi mafia tanah.
Kuasa Hukum lainnya, Mercy Sihombing kembali menantang Haris Azhar, selaku pembela PT SSA untuk adu data secara terbuka. Haris sebelumnya adalah Bekas aktivis Kontras yang menolak kriminalisasi.
