Sorong, Viralmediaindonesia – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) selalu konsisten dan berkomitmen menerjunkan tim ke berbagai daerah untuk melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) serta memberikan pendampingan untuk percepatan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan pengendalian Inflasi. Kali ini kami menargetkan Papua Barat.
Monev dan Bantuan digabungkan dengan Lokakarya Pengendalian Inflasi Kabupaten Tambrauw. Kegiatan bertemakan “Sinergi dan Inovasi untuk Stabilitas Harga dan Ketahanan Pangan” yang berlangsung pada Sabtu (19/11/2022) di Hotel VEGA, Kota Sorong, Papua Barat.
Acara dibuka oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Pengembangan Ekonomi Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni, yang juga menjadi keynote speaker. Acara tersebut dihadiri langsung oleh Pelaksana Harian (Plh.) Bina Keuda Kemendagri Sekretaris Departemen (Ditjen) selaku gugus teknis Departemen Bina Keuda Kemendagri. (Pj.) Bupati Tambrauw, Ketua DPRD Kabupaten Tambrauw, Sekda Kabupaten Tambrauw, Asisten dan Staf Ahli Kabupaten Tambrauw, Direktur OPD Kabupaten Tambrauw dan Para Camat dan Dinas.
Dalam sambutannya, Fatoni menekankan pentingnya kegiatan monitoring, evaluasi dan pendampingan di wilayah administratif Tambrauw dan Sorong. Tujuan dari agenda ini adalah untuk mengidentifikasi akar permasalahan dan mencari solusi untuk mempercepat pelaksanaan APBD. Di sisi lain, fungsi-fungsi tersebut memfasilitasi penganggaran terkait dengan pengendalian inflasi, penyusunan APBD untuk anggaran sosial tahun 2023, penganggaran biaya tak terduga (BTT) dan sarana kebutuhan hidup (Bansot).
Dalam rapat pada 17 November 2022 pukul 18.00, Fatoni memaparkan implementasi APBD Kabupaten Tambrauw tahun 2022:
00WIB. “Kabupaten Tambrauw merupakan posko terbesar keempat di Papua Barat dengan Gabungan Pendapatan Daerah Rp963,15 Miliar dengan Gabungan Pendapatan Daerah Rp1.278,71 Miliar. Sedangkan realisasi belanja daerah terbesar ketiga di Papua Barat Rp770,49 Miliar 1 dengan total belanja daerah belanja Rp 248,68 miliar,” kata Fatoni.
Lebih lanjut, Fatoni mengatakan, indikator utama mengakibatkan tidak maksimalnya pelaksanaan APBD di Kabupaten Tambrauw. Pertama, dia menyebut target penjualan, khususnya PAD, tidak sesuai target. Kedua, ketersediaan dana di dana daerah terbatas. Dan ketiga, staf terbatas.
