Viral: Menuntut Pengadilan Internasional Terhadap Pemerintah Asing Yang Terlibat Kejahatan HAM Berat 1965/1966 Di Indonesia

“Lebih banyak manusia mati di Indonesia dalam waktu lima bulan daripada yang telah mati selama lima tahun perang Vietnam”

Viralmediaindonesia – “Tetapi pembasmian komunis luput dari dunia internasional karena koresponden asing dilarang atau tidak disambut”  tulis Varindra Tarzie Vittachi, Wartawan asal Sri Lanka, dalam kata pengantar bukunya , “The Fall of Sukarno” atau “Kejatuhan Sukarno” pada Agustus 1966 yang baru terbit 1967 di London, Inggris.

Dari beberapa publikasi peristiwa tragedi 65, yang ditulis pihak luar Indonesia, sesungguhnya bukunya ini yang pertama menurut Tempo, karena ditulis tahun 1966 (yang terbit 1967), selisih satu tahun lebih dari peristiwa Gerakan 30 September 1965. Berikutnya menyusul buku yang ditulis oleh Ben Anderson, Ruth McVey dan FP. Bunnell yang resmi terbit tahun 1971 terkenal sebutannya “Cornell Paper” dengan tandas menggelar temuan bahwa G30S atau kudeta atas Presiden Soekarno itu sebagai persoalan internal Angkatan Darat.

Publikasi asing ketiga muncul tahun 1968 berjudul “The Coup Attempt of September 30 Movement in Indonesia” dengan tujuan menolak “Cornell Paper”. Buku inilah kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia tahun 1989 dengan judul “Tragedi Nasional, Percobaan Kup G30S/PKI di Indonesia.”

Varindra Tarzie Vittachi, sekitar 1958 mengalami persona non grata oleh pemerintah Ceylon dan pernah menduduki posisi di Perserikatan Bangsa-Bangsa selama hampir dua puluh tahun, sebelumnya pensiun dari posisi Deputi Direktur Eksekutif di Unicef pada 1988.

Riwayat hidupnya dan posisi internasional bergengsi dipangkunya, sebelum tutup usia pada September 1993 dalam usia 69 tahun, cerminan kredibilitasnya prima terpercaya, yang sangat tajam menyorot korban mati dibunuh terjadi 5 bulan di Indonesia lebih banyak berbanding yang mati selama 5 tahun perang di Vietnam, saat itu A.S mengerahkan alutsistanya tercanggih sehingga dapat terbayang berapa sulit temukan padanan kengerian genosida 65/66 di Indonesia selain kebengisan genosida Nazi Hitler di Jerman atas orang Yahudi.

Yess Melvin menemukan bukti kongkrit yakni dokumen AD untuk kesimpulannya dalam The Army and the Indonesian Genocide: Mechanics of Mass Murder yang makin membenar-kuatkan analisa Cornel Papers yang tandas menyimpulkan G30S itu persoalan internal AD dan sekaligus menjadi tambahan bukti bagi John Rossa untuk kesimpulannya yang tajam : “Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto”.

Berhubung nihil kepentingan selain berdedikasi kebenaran, para peneliti beragam sudut pandang itu tentu saja jujur mengurai temuannya, walau pihak orbais Soeharto di semua lininya terus menerus bebal membantah dengan argumentasi hoaks.

Stigma hoaks pihak orbais yang selama 56 tahun terhadap pencinta Bung Karno, dihalau pernyataan gamblang Presiden Joko Widodo dalam jabatan Kepala Negara RI dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Rabu 11/1/2023, sebagai antitesis, mengatakan: “Dengan hati yang tulus, saya sebagai Kepala Negara RI mengakui bahwa pelanggaran HAM berat memang terjadi di berbagai peristiwa.” dengan menyebutkan 12 peristiwa pelanggaran HAM berat di masa lalu. Diantaranya peristiwa yang ditulis jurnalis Varindra Tarzie, yang diurai para peneliti Cornell Paper, John Rossa, Yess Melvin.

Dapatkah akal sehat menyebut kasus HAM berat masa lalu itu, tragedi kemanusiaan 65/66 itu, kategori pelanggaran, sedang jumlah korban lebih dari 5 tahun perang di Vietnam? Saat itu menyembur hoaks produk akal busuk, kosakata pelanggaran dari orbais yang masih kuat genggam kekuasaan memeteraikan kosakata itu dalam dokumen Komnas HAM itu, menjadi bukti otentik hoaks oleh orbais. Sedang akal sehat pasti memverifikasi kejadian tragedi itu sebagai kejahatan bengis atas kemanusiaan.

Pelaku kejahatan bengis itu di dalam negeri, sudah pasti kita tahu persis. Sesuai antitesis Kepala Negara RI, Presiden Joko Widodo. Meski pengadilan yang akan membuka kotak pandora bermuat para penjahat bengis pelaku tragedi 65/66 di dalam negeri, masih berupa janji tidak bisa dihentikan, berhubung kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.

Amerika Serikat mengaku dirinya penegakkan Hak asasi manusia di bumi, maka telah memprakarsai tindakan dan bertindak terhadap pelaku genosida pada PD II atas tokoh Nazi di Jerman dengan meluncurkan forum pengadilan atas penjahat perang. Forum pengadilan itu dilakukan di Nuremberg. Juga di Tokio, meski kaisar Hirohito, dan Pangeran Asaka samasekali tak disentuh.

Juga forum pengadilan atas Pol Pot di Kamboja, selaku penjahat perang dengan dalih tuduhan melakukan genosida warganya.

Dengan dalih pemerintah Presiden Irak, Saddam Hussein memiliki senjata pemusnah massal, pemerintah AS, Presiden Bush invasi Irak hingga porak-poranda dan Presiden Saddam Husein di eksekusi gantung mati. Dan kini warga Irak menyesali.

Sama alasannya terhadap presiden Saddam Hussein, pemerintah AS, saat itu berkuasa Barack Obama, menuduh Presiden Libya Muamer Khadafi memiliki senjata pemusnah massal. Libya diluluh lantak oleh NATO. Hingga sekarang kacau balau. Dan kini warga Libya jatuh menyesalinya.

Penguasa AS, makin merajalela mengoperasikan prototipe berdalih hoaks sejak prakteknya di Chili dengan metode “Jacarta Operation” seperti terjadi di Jakarta 1965 dengan berdalih G30S, dapat memperalat jendral Augosti Pinochet tipikal jendral Soeharto di Indonesia, pada 1973 mengkudeta presiden Salvador Allende tipikal presiden Soekarno di Indonesia.