Yogyakarta, Viralmediaindonesia — Yusharto Huntoyungo, Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), menantang para pembuat keputusan tentang kemampuan inovasi global. Hal itu disampaikannya di akhir Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Lembaga Strategi Politik BSKDN Kementerian Dalam Negeri. Penetapan dilakukan pada Jumat (2/12/2022) di Hotel New Saphir Yogyakarta.
Dalam sambutannya, Yusharto mengatakan pihaknya berusaha menghadirkan narasumber terbaik dari berbagai pakar. Upaya ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para peserta, yang berasal dari pemerintah provinsi (pemprov) dan pejabat kabupaten/kota. Untuk menetapkan visi dan misi global bagi pembuat kebijakan, BSKDN menghadirkan Young Hoon Ahn, Presiden Institut Polisi Kota Pemerintah Daerah Korea, sebagai titik kontak.
“Kami menghadirkan pembicara dari negara lain dan kami berharap mereka dapat memberikan kami semua wawasan baru untuk memulai visi dan misi dengan perspektif inovasi global,” ujarnya.
Lebih lanjut Yusharto menjelaskan, pemerintah pusat akan membimbing dan mengawasi daerah dalam menyelesaikan masalah inovasi. Ditambahkannya, BSKDN akan membantu mengatasi masalah tersebut dengan mengembangkan aplikasi untuk mengukur tingkat inovasi yang akan memudahkan dalam memasukkan data ke daerah.
“Saya berbicara dengan pimpinan pusat (Capus), bersama dengan beberapa programmer kami sedang membuat aplikasi yang memiliki panel seperti itu, sehingga informasi dapat diisi segera, tetapi didistribusikan ke semua indeks yang ada. Meningkatkan interoperabilitas antara satu sistem dengan sistem lainnya dengan melakukan pengukuran indeks,” jelasnya.
Di sisi lain, Yusharto juga menyampaikan pesan Presiden Joko Widodo dalam rangka penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2023 kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) di Istana Negara Jakarta, Kamis (12/12/2022). Presiden Jokowi, kata Yusharto, menegaskan bahwa pejabat pemerintah tidak boleh melakukan pekerjaan kasar.
Menurut Yusharto, pesan tersebut dapat diartikan sebagai insentif bagi seluruh jajaran pemerintahan untuk mempercepat penyelesaian masalah yang sedang mereka hadapi. “Ini (pesan Presiden Jokowi) sejalan dengan konsep learning organization, bahwa masalah yang kita hadapi sekarang tidak bisa diselesaikan dengan cara atau pendekatan masa lalu. Artinya, inovasi menjadi garda terdepan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada,” kata Yusharto.
Sebagai informasi, dalam Rakornas tersebut Yusharto juga menyerahkan DIPA BSKDN Tahun 2023 kepada Sekretaris Badan (Sesban) Litbang Kemendagri dan jajaran Kapus Litbang Kemendagri.
