Jakarta, Viralmediaindonesia – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian secara simbolis menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Pengamanan Perbatasan (BNPP) Tahun 2023 kepada pejabat Eselon I Kementerian Dalam Negeri dan BNPP. Penyerahan dilakukan pada Kamis (1/12/2022) oleh Mendagri di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri.
Dalam sambutannya, Mendagri menjelaskan bahwa usulan DIPA tahun 2023 merupakan kelanjutan dari agenda terkait yang dilaksanakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Kamis (1/12/2022) pagi di Istana Negara. Dalam kegiatan tersebut, Presiden secara simbolis menyerahkan DIPA 2023 kepada seluruh kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah kota (Pemda).
Mendagri mengaku bangga karena Kemendagri merupakan salah satu dari 14 kementerian/lembaga yang langsung diberikan DIPA oleh Presiden Jokowi. DIPA diberikan langsung berdasarkan beberapa kriteria dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Di sisi lain, Mendagri memuji realisasi anggaran Kemendagri 2022. Menurut data harian, rata-rata realisasi hingga 30 November 2022 sebesar 88,24 persen. Ini di atas rata-rata nasional yang mencapai 79,15 persen. Atas keberhasilan tersebut, Mendagri meminta agar pelaksanaan subprogram Kemendagri lebih ditingkatkan lagi. Program yang belum optimal perlu dipertajam dan dimaksimalkan.
“Yah, itu membutuhkan kerja keras dari kita semua. Kami sudah mengetahui informasi terkini, terutama dari Kementerian Dalam Negeri. Ini sudah saya share langsung ke teman-teman di Kemendagri, BNPP, dan langsung ke pimpinan komponen, saya minta perhatian (implementasi) yang sebenarnya masih rendah,” kata Mendagri.
Selain itu, Mendagri mengimbau agar program-program tersebut tidak hanya dilaksanakan, tetapi tujuan kinerja perusahaan sendiri juga harus tercapai. Mendagri menambahkan, jajaran Kemendagri dan BNPP masih memiliki waktu satu bulan untuk menyempurnakan langkah tersebut.
Dia menjelaskan, tahun 2023 pemerintah menetapkan prioritas anggaran. Ini berlaku untuk situasi yang berbeda seperti tahun politik dll. Selain itu, anggaran juga fokus pada penguatan sumber daya manusia (SDM), khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan.
“Kemudian yang kedua meramalkan kemungkinan masalah sosial. Oleh karena itu, pemerintah juga memprioritaskan jaminan sosial masyarakat dan penunjang pendapatan baik di pusat maupun di daerah,” imbuhnya.
Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Suhajar Diantoro dalam laporannya mengatakan, rata-rata realisasi anggaran Kementerian Dalam Negeri meningkat dibanding tanggal yang sama. Menurut data per 30 November 2022, capaiannya mencapai 88,24 persen. Sedangkan pada 30 November 2021 sebesar 82,29 persen.
“Kalau kita bandingkan dengan tanggal dan bulan yang sama tahun lalu, kita bisa melihat kinerja anggaran kita berdasarkan penggunaan anggarannya, jadi hari ini kita anggap sudah melampaui tahun lalu. Karena tahun lalu penyerapan same day kita 82,29 persen, sedangkan tahun ini 88,24 persen,” jelasnya.
