Jakarta, Viralmediaindonesia – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) meningkatkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menjelang akhir tahun anggaran 2022, pemerintah provinsi harus mengambil langkah-langkah tersebut, terutama untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, termasuk mengendalikan inflasi.
Hal itu disampaikan Mendagri saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi (Rakor) yang digelar dalam format hybrid di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (5/12/2022) . Rapat tersebut dihadiri oleh gubernur, bupati/walikota, dan forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) secara daring.
Mendagri mengapresiasi pemerintah negara bagian yang realisasi penerimaannya lebih dari 85 persen. Ia pun mengimbau pemerintah daerah yang pendapatannya di bawah angka tersebut untuk memperbaiki kinerjanya.
Mendagri juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah negara bagian yang mampu membukukan angka realisasi belanja yang cukup tinggi. Mengenai pendapatan, menteri dalam negeri meminta pemerintah negara bagian dengan realisme pengeluaran rendah untuk meningkatkan hasil mereka.
“Kalau di tingkat nasional untuk realisasi belanja sudah 79,1 persen artinya gabungan pusat dan daerah, tapi di daerah kalau semua tinggi di tengah-tengah Kemendagri sudah mencapai 88 persen, targetnya adalah 99 persen. , ”kata Mendagri.
Mendagri saat itu juga menekankan penerapan Anggaran Kontinjensi (BTT) yang merupakan salah satu alat pengendalian inflasi. Berbagai upaya dapat dilakukan dalam hal ini, yaitu mendukung lalu lintas atau menangani masalah lain sesuai dengan masalah masing-masing daerah. Namun, berdasarkan informasi yang dihimpun Mendagri, hanya Rp 7,7 triliun BTT Provinsi dan Tata Usaha/Perkotaan yang terealisasi dari Rp 22 triliun.
“Artinya masih cukup banyak, masih lebih kurang Rp14 triliun lebih yang dana BTT-nya belum dipakai oleh daerah-daerah,” ungkap Mendagri.
Karena itu, Mendagri meminta Pemda memanfaatkan BTT untuk membantu perekonomian masyarakat, terutama dalam mengendalikan inflasi. Dirinya mengakui beberapa daerah telah memanfaatkan anggaran BTT ini dengan maksimal. Namun sayangnya, tak sedikit pula Pemda yang belum memanfaatkan anggaran tersebut.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) per 2 Desember 2022, persentase realisasi pendapatan beragam. Di tingkat provinsi misalnya, lima Pemda dengan pendapatan tertinggi yakni Kalimantan Timur 105,98 persen, Kepulauan Bangka Belitung 98,75 persen, Kepulauan Riau 98,73 persen, Sulawesi Tengah 97,77 persen, dan Jawa Timur 96,67 persen. Sedangkan lima provinsi dengan pendapatan terendah yakni Sulawesi Utara 66,83 persen, Kalimantan Selatan 70,45 persen, Papua 70,66 persen, Maluku Utara 72,54 persen, dan DKI Jakarta 75,56 persen.
Kemudian lima kabupaten dengan pendapatan tertinggi yakni Mimika 116,38 persen, Bojonegoro 116,22 persen, Tanah Laut 115,14 persen, Sumbawa Barat 105,79 persen, dan Mahakam Ulu 103,76 persen. Sedangkan lima kabupaten dengan pendapatan rendah, yaitu Halmahera Tengah 56,64 persen, Kepulauan Sula 57,23 persen, Bangka Selatan 58,65 persen, Ende 58,89 persen, dan Pulau Taliabu 60,47 persen.
Kota dengan pendapatan tertinggi yakni Prabumulih 111,04 persen, Banjar Baru 110,93 persen, Bontang 105,45 persen, Tanjung Pinang 99,75 persen, dan Denpasar 99,58 persen. Sedangkan lima kota dengan pendapatan terendah, yaitu Palopo 67,24 persen, Palangkaraya 69,55 persen, Cilegon 71,60 persen, Binjai 73,65 persen, dan Balikpapan 74,23 persen.
