Saya belum tahu apakah satu UM yang mampu berinvestasi di UM baru memiliki hubungan khusus seperti di UC Surabaya.
NU kini juga mulai punya banyak universitas. Terutama sejak zaman KH Said Aqil Siroj jadi ketua umum PBNU. Tapi juga tidak di bawah satu presiden. Mereka di bawah Lembaga Pendidikan Tinggi yang menjadi bagian dari PBNU.
Tentu masih banyak universitas NU yang lebih otonom lagi: tidak di bawah NU tapi dimiliki oleh orang NU. Mereka punya struktur sendiri-sendiri. Juga berkembang sendiri-sendiri.
Tentu struktur bisa berbeda-beda. Yang penting bisa maju. Apalah arti struktur kalau tidak bisa bikin maju. Di Amerika kampusnya memang sangat merdeka. Pun merdeka dalam menentukan struktur.
Di Indonesia memang mulai dikenalkan istilah kampus merdeka. Tapi baru untuk merdeka belajar. Belum ada kemerdekaan untuk struktur.
Semua masih harus ikut aturan. Harus ada yayasan. Harus ada rektor. Tidak disebutkan boleh atau tidak punya seorang presiden seperti di UC Surabaya itu.
Untuk memenuhi peraturan itulah di UC Surabaya, UC Makassar, dan UC-UC lainnya kelak, tetap punya rektor masing-masing.
Di UC maupun CU (Colorado University) di Amerika Serikat, presidennya satu orang. Sedang di tiap UC atau CU punya pimpinan operasional sendiri yang disebut chancellor.
Persis seperti yang kemarin diceritakan perusuh baik Mirwan Mirza di Colorado University –saya pernah ke yang di Boulders.
UC Surabaya tidak berani menyebut jabatan rektor sebagai chancellor.
“Saya doakan struktur yang dipakai di UC Surabaya tidak dipersoalkan sebagai melanggar peraturan,” ujar seorang guru besar, mantan rektor universitas terkemuka.
“Sejak dulu saya ingin seperti itu. Tapi terbentur aturan,” katanya. “Ternyata UC menerapkannya”.
Ia bercerita pernah ditugaskan ke Midwest, Amerika Serikat. Ke banyak universitas di sana. Tujuannya: mempelajari struktur universitas di sana.
“Setelah pulang, mau saya terapkan. Tidak bisa. Terbentur peraturan,” katanya. (Dahlan Iskan)
