Kerusakan akses terjadi di sekitar Desa Bojongmekar, Kecamatan Cipeundeuy. Jalan berubah seperti balong karena lubang-lubangnya terisi air hujan.
“Pemeliharaanna kirang (Pemeliharan jalannya kurang),” ucap Odang menilai penyebab bututnya jalan provinsi itu. Saluran air, lanjutnya, juga tak berfungsi.
“Ari masjid sae, langkung deui sae, jalan (Bikin masjid bagus, tetapi lebih bagus lagi perbaiki jalan),” kata Odang. Jalan yang laik menjadi penting karena dipakai warga saban hari.
Apalagi, bututnya jalan juga mengancam keselamatan jiwa warga pengguna kendaraan. Apabila ditelusuri lebih jauh, kerusakan jalan provinsi tersebut bisa ditemukan di kawasan Desa Sarimukti, Kecamatan Cipatat.
Kendati telah dilapis beton, beberapa titik jalan di lokasi itu tak rata dan berbahaya. Setiap hari, jalan tersebut juga dilintasi truk-truk bermuatan sampah yang dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti.
Kerusakan akses yang diduga karena lalu lalang truk sampah bahkan pernah menuai kekesalan warga di Desa Rajamandalakulon, Kecamatan Cipatat. Jalan provinsi itu sempat ditanami pohon pisang oleh warga karena dipenuhi lubang-lubang berukuran besar.
Prioritas
Dalam pemberitaan “PR” pada 5 September 2019, tercatat 60 persen jalan provinsi dalam kondisi rusak atau sepanjang 1.400 kilometer dari total 2.360 kilometer. Hal itu terjadi lantaran umur konstruksi dari perencanaan pembangunannya telah habis.
Sementara pada 4 Agustus 2022, jalan provinsi yang rusak berat serta harus direkonstruksi mencapai 421,07 kilometer dari total panjang 2.360,58 kilometer. Persoalan semacam itu tentunya harus jadi prioritas Gubernur Jabar Ridwan Kamil untuk memperbaikinya.
Tentu fokus anggaran pun mesti diarahkan ke sana. Apabila dana jumbo Pemprov justru tersedot ke pembangunan tempat ibadah yang megah, publik berhak bertanya: apakah itu memang hal yang urgen untuk masyarakat, atau jangan-jangan sekadar legasi bagi penguasa daerah agar dikenang di masa akhir jabatannya?***
