Yahya juga mempertanyakan, mengapa Haris Azhar tidak mempertanyakan pihak konglomerat yang dibelanya bisa menguasai dan membangun ruko di atas seluruh tanah girik seluas 1 hektar, padahal girik yang dipermasalahkan hanya sekitar 2700 meter. Anehnya lagi, lanjutnya, pihak perusahaan konglomerat yang diwakili Haris tersebut justru mengaku telah berdamai dengan penjual girik yang dituduh menjual tanah HGB mereka tetapi malah melaporkan SK Budiardjo selaku pembeli beritikad baik.
Yahya menandaskan agar kasus ini terang benderang, maka dia memohon majelis hakim memberikan izin agar sidang bisa disiarkan secara langsung seperti kasus Sambo.
“Pak Budi ini korban yang dijadikan tersangka. Dia dipukul, kontainernya dicuri, tanahnya giriknya seluas 1 hektar yang dibelinya sejak tahun 2006 telah dibanguni ruko oleh perusahaan milik Aguan, sedangkan yang dipermasalahkan hanya sekitar 2900 meter, dan hanya percaya pada BAP lurah dan camat bisa memenjarakan SK Budiardjo dan istrinya. Sedangkan semua dokumen pembelian, surat kelurahan dan kecamatan, pbb girik tersebut ada tercatat sejak tahun 1976. Pak Budi juga sudah mengurug tanah tersebut, dan baru tahun 2010, kemana aja selama 4 tahun tiba-tiba datang main hakim sendiri, memukul dan mencuri lima kontainer dan merampas/ menyerobot tanah milik Pak Budi”tandasnya
Yahya mengatakan, seharusnya Haris Azhar lebih paham modus kriminalisasi terhadap rakyat yang tidak bersedia melepaskan haknya kepada pengembang. Bahkan Menkopolhukam Mahfud MD sudah mengungkapkan bahwa ada rakyat yang tanahnya diambil pengembang, lapor polisi justru ditangkap. Tentu Haris Azhar juga paham, mengapa rakyat yang memiliki hak tanah saat berhadapan dengan konglomerat di pengadilan, hampir selalu kalah. Meskipun ada yang menang bahkan sampai inkrah,seperti kasus AH Subrata, masih bisa digugat lagi. Anehnya, AH Subrata justru dilaporkan ke polisi dan langsung ditahan agar tidak banding lagi,setelah konglomerat dinyatakan menang di pengadilan setahun kemudian.
