
PELELEH BARAT -KABUPATEN BUOL, viralmediaindonesia.com
Aktivitas pertambangan emas tanpa izin di Hutan Negara,dilokasi Desa Bodi,Kecamatan Paleleh Barat,Kabupaten Buol,Provinsi Sulawesi Tengah kian merajalela.
Pantauan langsung wartawan media ini di Lokasi PETI Desa Bodi, Selasa 10 Sampai Rabu 11 November 2026, bersama aktivis lingkungan,menemukan puluhan alat berat jenis excavator berbagai merk,sedang manuver mengeruk tanah bebatuan yang mengandung material emas di daerah aliran sungai tersebut.
Para pelaku ilegal mining telah merusak, mengcutting kaki gunung sebagai penyanggah hutan lindung agar terhindar dari erosi dan longsong,terlihat sebagian pepohonan besar dirusak, roboh merintangi aliran sungai.
Dampak lingkungan terjadi, aliran sungai berkeruh,berwarna coklat, bercampur lumpur warnai sepanjang aliran sungai Desa Bodi


Foto; Terlihat Kubangan Besar, Tumpukan Material Tanah Batu Berhamburan, Aliran Sungai Bercabang Melebar Tak Beraturan, Air Berkeruh Berwarna Coklat,Bercampur Lumpur,Pohon Besar Sebagai Penyanggah Hutan Untuk Mencegah Erosi dan Tanah Longsor di Daerah Aliran Sungai Telah di Rusak.
Informasi di lapangan nama nama Diduga Kuat Sebagai Pelaku ilegal mining lokal hingga luar daerah dikantongi,Sandi, Reky,Jamal,Adam,Ibu Rika,telah cukup lama mengeruk lokasi tambang emas,tanpa peduli dengan kerusakan lingkungan lebih luas.

Foto; Lokasi Tambang Emas Ilegal,Excavator yang di Gunakan Sandi Warga Desa Bodi.
Tangkap juga Pemilik maupun yang menyewakan rental alat berat excavator yang digunakan oleh pelaku usaha agar ditindak, disita untuk dijadikan barang bukti rampasan negara.


Foto: Lokasi,Camp Pekerja dan Excavator yang digunakan,Tempat Pengambilan Material Mengandung Emas Bos Reky, Lokasi Nunuk-Bodi.
Harus ditelusuri Penyuplai Bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dan pertalite, informasi diperoleh Harga Solar Paleleh dan Paleleh Barat melambung tinggi, mencapai 700 ribu per jerigen dalam wadah 35 Liter dan Pertalite 650 ribu, (wadah 35 Liter). Penggunaan BBM subsidi dalam jumlah besar dilokasi PETI Paleleh barat, Hal Menimbulkan kelangkaan BBM Masyarakat Lokal, harga di eceran nyata pertalite di tengah masyarakat mencapai Rp.18.000/Liter dan Solar mencapai Rp.20.000/ Liter.bahkan sampai dilokasi Tambang Emas Ilegal,harganya berbeda,mencapai jutaan rupiah pergalon 35 Liter.
Harga membludak, merupakan masalah sosial, yang dimainkan rantai mafia BBM yang diduga bekerja sama dengan petugas SPBU terdekat,santer terdengar keterlibatan oknum aparat berseragam dalam pendistribusian BBM ke pelaku PETI.
Lebih parah lagi, ungkapan pelaku peti tentang adanya aliran dana bulanan sebagai bentuk atensi ke Oknum Aparat penegak hukum, dan Oknum aparat penjaga rimba,tanpa menjelaskan secara rinci nama oknum aparat tersebut.
Patut ditelusuri mata rantai jual beli emas,adanya dugaan tindak pidana pencucian uang,dimana hasil emas yang diperoleh dari hasil mengeruk ilegal mining dihutan negara.

Foto; Baliho Larangan Pengrusakan Hutan Negara dan Aktivitas Pertambangan Emas Ilegal oleh Kementrian Kehutanan.
Ironi lokasi tersebut sempat ditertibkan oleh Personel Kepolisian Resort Buol,dan Penegak Hukum (GAKKUM) Kehutanan, ini dibuktikan adanya Baliho terpasang baik dari Kementrian Kehutanan maupun Polres Buol, tentang Larangan melakukan Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin di Lokasi Hutan Negara.

Foto; Baliho di Pasang Polres Buol di Hutan Negara,Telah di Jadikan Lokasi Tambang Emas Ilegal (Desa Bodi)
Baliho yang terpasang dan ancaman hukuman berat serta denda mencapai ratusan miliar rupiah, tak membuat ciut nyali pelaku tambang emas ilegal.
Apakah benar adanya setoran ke Oknum Aparat dan siapakah oknum aparat yang membeckup, sehingga Mafia PETI, lebih leluasa bermain tanpa rasa takut.
Untuk itu,aktivis Tri Jayudi mendesak Bapak Kapolda Sulawesi Tengah Irjend Pol. Rizal Irawan SIK, MH, dan Bapak AKBP Putu Binangkari,SIK Direktur Kriminal Khusus, melakukan upaya represif,segera turun menangkap para pelaku untuk di proses hukum,agar tidak terjadi kerusakan hutan dan kerusakan lingkungan lebih luas.
Ancaman hukuman, pasal berlapis menanti, bagi para pelaku penambang emas ilegal dihutan negara, diatur dalam;
1.Undang undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H,Regulasi tertuang dalam UU Nomor 18 Tahun 2013 (Sebagaimana telah diubah sebagian melalui UU Cipta Kerja),UU ini secara khusus melarang setiap orang membawa alat berat atau melakukan kegiatan penambangan didalam kawasan hutan tanpa izin dari pemerintah
Pelaku Perorangan Pasal 89 Ayat 1,Pelaku yang melakukan penambangan di kawasan hutan tanpa izin diancam pidana penjara paling singkat 3 Tahun dan paling lama 15 tahun.selain penjara pelaku dikenakan denda paling sedikit Rp.1,5 Miliar dan Paling Banyak Rp.10 Miliar
Membawa Alat Berat ke Kawasan Hutan (Pasal 92).Orang perseorangan yang membawa alat berat yang lazim digunakan untuk menambang ke dalam kawasan hutan tanpa izin diancam penjara 3 hingga 10 Tahun serta denda Rp.1,5 miliar sampai Rp.5 miliar.
2.Undang-undang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba)
Aktivitas tambang ilegal melanggar UU Nomor 3 Tahun 2020 (Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009)Karena beroperasi tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP),Izin Pertambangan Rakyat (IPR),atau izin resmi lainnya.
Pertambangan Tanpa Izin (Pasal 158).setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin resmi dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun.Pelaku juga dikenakan pidana denda maksimal hingga Rp.100 miliar. Penadahan dan Penjual Hasil Tambang Ilegal (Pasal 161).Pihak yang menampung,memanfaatkan,melakukan pengolahan,memurnikan,mengangkut,atau menjual mineral dan batubara yang bukan berasal dari pemegang izin resmi juga diancam pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda Rp.100 miliar
3.Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH)
Penambangan ilegal dikawasan hutan hampir selalu menimbulkan pencemaran air,tanah,serta kerusakan ekosistem yang dijerat menggunakan UU 32 Tahun 2009
Pengrusakan Lingkungan secara sengaja melakukan (Pasal 98).Pelaku yang sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu lingkungan atau kriteria baku kerusakan lingkungan dipidana penjara minimal 3 tahun dan maksimal 10 tahun,serta denda antara Rp.3 miliar hingga Rp.10 miliar.
4.Sanksi Tambahan dan Denda Administratif Kawasan Hutan selain jerat pidana penjara,pemerintah dan aparat penegak hukum menerapkan instrumen pemulihan aset dan sanksi administratif untuk memaksimalkan efek jera.
- Sanksi Administratif Berbasis Komoditas,Berdasarkan aturan terbaru dari Kementrian ESDM dan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Permen ESDM No.391K/MB.01/MEM/B/2025, pelanggaran usaha tambang dikawasan hutan dikenakan tarif denda administratif per hektare.Besaran denda
5.Perampasan Aset dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Aparat penegak hukum dan Direktorat Jenderal Penegakkan Hukum (Gakkum) Kehutanan kerap melapisi penyidikan dengan UU TPPU untuk menyita aset hasil kejahatan, merampas alat berat untuk negara,serta mewajibkan biaya pemulihan pemulihan ekosistem.
Tri menambahkan dalam waktu dekat akan melaporkan secara resmi,mereka yang terkait yang melakukan ilegal mining di lokasi Bodi. (FANDI)






