Namun demikian, dia berpendapat, seorang pembeli beritikad baik seperti SK budiardjo dan istrinya, seharusnya tidak bisa langsung diproses pidana atas tuduhan membuat atau menggunakan surat-surat palsu. Sebab, surat-surat, akta dan lain-lainnya bukan pihak pembeli yang membuatnya.
Sebelumnya, dalam persidangan, Mahatmanto selaku saksi pelapor dari PT SSA mengakui sudah ada putusan inkrah atas gugatan Abdul Hamid di PN Jakbar tahun 2007, bahwa girik 1906 yang dijualnya kepada SK Budiardjo harus dikeluarkan dari SHGB 1633 PT BMJ. Atas putusan tersebut, Kantah ATR/BPN Jakarta Barat membuat surat kepada Kanwil ATR/BPN Provinsi DKI untuk mengeluarkan girik no 1906. Namun, setahun kemudian, PT BMJ menggugat putusan tersebut. Setelah gugatan BMJ dikabulkan, Hamid dilaporkan polisi dan ditahan sehingga terjadi terjadi perdamaian dengan salah satu syarat, Abdul Hamid tidak akan mengajukan banding kembali.
PT SSA kemudian membeli SHGB 1633 pada bulan November 2010. Sebelumnya pada bulan April, terjadi kasus pemukulan terhadap SK Budiardjo dan penghilangan lima kontainer miliknya di atas tanah seluas 1 ha lebih. Laporan penyerobotan tanah di SP 3 polisi. Sedangkan laporan perusahaan pengembang milik konglomerat tersebut pada tahun 2018 langsung ditindaklanjuti ,, polisi. SK Budiardjo dan istrinya dijerat dengan pasal 263 dan 266 KUHP. Mereka ditahan kejaksaan pada 10 Januari 2023 saat proses pracperadilan tengah berlangsung di PN Jakarta Selatan.
Sejumlah tokoh nasional seperti KH Muhaimin, Buya Anwar, Erros Djarot, Lulu Nurhamidah, Mayen Saurip Kadi, Mayjen Syamsu Djalal secara terbuka bersedia menjadi jaminan agar SK Budiardjo dan istri tidak ditahan selama proses persidangan. Dalam setiap persidangan, kuasa hukum juga selalu memohon kepada majelis hakim untuk menangguhkan penahanan terhadap Ketua FKMTI dan istrinya. Majelis hakim baru mengabulkan permohonan penangguhan penahanan terhadap SK Budiardjo dan istrinya pada sidang Selasa 14 Maret 2023 lalu.
