VIRAL MEDIA INDONESIA | Surabaya, 11 Oktober 2026
Kelangkaan BBM bersubsidi di beberapa daerah terutama di Pulau Jawa dan Sumatra serta daerah lainya sudah pada tahap mengganggu aktifitas ekonomi, masyarakat sangat terdampak. Layanan transportasi baik umum maupun pribadi menjadi sektor yang paling rentan terpengaruh harga maupun pasokan distribusi yang terhambat.
Di Kota Makasar, Sulawesi Selatan kelangkaan BBM beberapa waktu lalu akhirnya berdampak pada kegiatan belajar mengajar di sejumlah sekolah. Pemerintah setempat kemudian mengeluarkan surat edaran pemberlakuan pembelajaran daring (online) bagi siswa SD hingga SMA baik negeri maupun swasta.
“Dampak sistemik dari kelangkaan BBM bersubsidi sudah nyata terjadi di dunia pendidikan. Pertamina menyatakan stok BBM aman tapi fakta di sejumlah daerah langka, itu mengindikasikan ketimpangan laporan” ungkap Gus Wal, Ketua Umum PNIB kepada awak media yang meminta tanggapannya.
Masyarakat pengguna BBM bersubsidi jumlahnya lebih banyak dari pengguna non subsidi. Menurut Gus Wal, kelangkaan BBM bersubsidi yang kemudian terpaksa membeli non subsidi berpengaruh besar pada ekonomi masyarakat.
“Pertalite yang kosong memaksa masyarakat membeli Pertamax yang harganya lebih mahal, dengan catatan bagi yang memiliki uang lebih. Untuk yang pas pasan pasti memilih membeli beras daripada memaksa membeli Pertamax. Dan terpaksa tidak berangkat sekolah daripada tidak bisa makan. Realita seperti ini yang jarang dipahami oleh pemerintah pusat” imbuh Gus Wal.
Kota Makasar menjadi salah satu contoh bahwa BBM dan transportasi adalah urat nadi perekonomian masyarakat. Tata kelola distribusi pihak terkait menjadi kunci pelayanan publik, jika terganggu akan berdampak luas ke berbagai sektor, ujar Gus Wal.
“Pembelajaran daring di Makasar menjadi sebuah bentuk protes kepada pemerintah, khususnya kementrian ESDM yang tidak becus jualan BBM. Masyarakat yang bergantung kepada BBM bersubsidi dipermainkan stoknya. Mentri ESDM jika tidak mampu mengatasi persoalan BBM lebih baik mundur saja. Masih banyak sosok lain yang lebih berpihak kepada masyarakat daripada hanya berpikir keuntungan jualan BBM” tegas Gus Wal.
Gus Wal bersama PNIB menghimbau kepada pihak terkait untuk segera menyelesaikan persoalan kelangkaan BBM bersubsidi. Antrian BBM berjam-jam bahkan seharian penuh diberbagai daerah secara otomatis mempengaruhi aktifitas masyarakat yang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
“Subsidi BBM itu hak masyarakat yang sudah membayar pajak. Kalau sudah menjadi haknya jangan dipersulit dengan alasan kendala distribusi. Keberpihakan kepada rakyat bukan hanya di panggung orasi, tapi harus dilaksanakan dengan konsisten. Rakyat yang tidak percaya kepada pemerintah akan mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Rakyat adalah pemilik sah republik ini, pemerintah hanya mengelolanya saja, Kalau memang tidak becus mengelola distribusi BBM Bersubsidi alangkah baiknya Menteri ESDM dan Dirut Pertamina beserta jajarannya mengundurkan diri agar tak semakin menyengsarakan rakyat yang harus antri sangat lama demi membeli BBM Bersubsidi yang merupakan haknya selaku pembayar pajak” pungkas Gus Wal.
