“Kasihan kami orang NTT kalau tidak diperjuangkan. Di sana ada kuburan nenek moyang orang NTT. Fakta ini pemerintah harus peka,” tutur pemilik Universitas Citra Bangsa Kupang ini.
Abraham juga meminta pemerintah meninjau kembali MoU antara Indonesia dengan Australia tahun 1974. Dalam MoU itu, nelayan Indonesia hanya diizinkan untuk singgah, mengambil air bersih, dan mengunjungi makam leluhurnya di wilayah Pulau Pasir. Sementara pulau pasir sendiri dinyatakan sebagai bagian dari wilayah Australia.
“Perlu diskusi lagi supaya tidak menjadi perdebatan berkepanjangan,” saran anggota Komite I DPD RI ini.
Dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Staf Ahli bidang Hubungan Antarlembaga Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Muhsin Syihab di DPD RI, Kamis, 2 Februari 2023, Abraham telah mempertanyakan masalah Pulau Pasir tersebut. Dia meminta pemerintah lewat Kemenlu agar memperjuangkan Pulau Pasir sebagai milik Indonesia.
Muhsin sendiri tidak berkomentar banyak terkait sengketa pulau pasir tersebut karena bukan bidangnya. Dia hanya berjanji akan meneruskan masalah tersebut ke pejabat terkait di internal Kemenlu.
