Kepada BP2MI, Ombudsman RI meminta agar segera memperbaiki peraturan teknis dan menyusun SOP layanan. BP2MI juga disarankan untuk membuat MoU atau kerja sama dengan kementerian/lembaga pusat terkait, pemda dan pihak swasta untuk memberikan layanan rehabilitasi sosial dan integrasi sosial kepada purna PMI. “BP2MI juga perlu melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan secara berkala, meningkatkan efektifitas saluran pengaduan serta meningkatkan peran serta masyarakat,” tutur Elisa.
Selanjutnya Elisa mengatakan, kepada Kemnaker, Kemensos dan Kemenkes, Ombudsman RI meminta untuk saling berkoodinasi dan terintegrasi dengan BP2MI dalam memberikan layanan agar layanan tersebut dapat berjalan secara sinergis dan efisien.
Kepada Kementerian Dalam Negeri, Ombudsman RI meminta untuk berkoodinasi dengan BP2MI, Kemnaker, Kemensos, dan Kemenkes dalam memberikan perlindungan terhadap purna PMI pada layanan rehabilitas dan reintegrasi sosial melalui Peraturan Gubernur/Peraturan Bupati/Peraturan Walikota atau surat edaran dinas terkait. Serta Ombudsman RI juga meminta agar Kemendagri berupaya mendorong pemerintah daerah agar mengupayakan dan menyediakan mata anggaran dalam APBD.
Sebelumnya, dilakukan juga penandatanganan Nota Kesepakatan antara Ombudsman RI dengan BP2MI dalam upaya percepatan penyelesaian laporan masyarakat. Nota Kesepakatan ditandatangani oleh Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih beserta Deputi Penempatan dan Perlindungan Kawasan Eropa Timur Tengah BP2MI, Irjen Pol. Achmad Kartiko.
“Dengan adanya MoU ini penting untuk memenuhi harapan Presiden agar setiap kementerian/Lembaga dapat bersinergi dan kolaborasi sehingga tidak ada tumpang tindih kewenangan. Marilah kerja sama ini kita optimalkan dalam berkaitan tugas dan kewenangan sehingga semangat kita dalam memberikan pelayanan dan perlindungan kepada pekerja migran dapat terlaksana degan baik,” ucap Najih.
Turut hadir sebagai narasumber diskusi publik, Direktur Penempatan Nonpemerintahan Kawasan Asia & Afrika BP2MI Sri Andayani, Direktur Bina Penempatan dan Perlindungan PMII Kemnaker Rendra Setiawan, dan Ketua Dewan Pembina Padma Indonesia, Gabriel Goa. (*)
