Praktisi Hukum Ingatkan Jangan Ada Upaya Mengintervensi Hak Konstitusional Presiden dalam Pengisian Jabatan Wakil Presiden
VIRAL MEDIA INDONESIA | JAKARTA – Praktisi hukum Muhammad Kadafi, S.H., M.H., menyampaikan pandangannya mengenai dinamika politik nasional terkait wacana pengisian jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Menurut Kadafi, Sufmi Dasco Ahmad merupakan salah satu figur yang layak dipertimbangkan untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.
Kadafi menilai Dasco memiliki pengalaman politik, kemampuan komunikasi lintas kekuatan politik, serta pemahaman terhadap berbagai persoalan strategis yang sedang dihadapi bangsa dan negara.
“Bangsa Indonesia saat ini membutuhkan sosok pemimpin yang memahami persoalan negara secara menyeluruh, memiliki pengalaman, mampu membangun komunikasi dengan berbagai elemen bangsa, serta memahami arah kebijakan pemerintahan. Saya melihat Sufmi Dasco Ahmad memiliki kapasitas dan pengalaman tersebut,” ujar Muhammad Kadafi.
HAK KONSTITUSIONAL PRESIDEN JANGAN DIINTERVENSI
Kadafi juga mengingatkan seluruh elemen politik agar memahami secara utuh mekanisme konstitusional dalam pengisian jabatan Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan.
Menurutnya, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 secara tegas mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.
Artinya, kewenangan mengusulkan dua nama calon Wakil Presiden berada pada Presiden, sedangkan kewenangan memilih berada pada MPR.
“Jangan sampai dinamika demokrasi justru berkembang menjadi tekanan politik terhadap Presiden. Kita harus menghormati mekanisme konstitusi. Presiden memiliki kewenangan mengusulkan dua nama, kemudian MPR menjalankan kewenangannya untuk memilih sesuai ketentuan UUD 1945,” tegasnya.
Ia menilai, dukungan politik, aspirasi masyarakat, maupun pandangan berbagai kelompok merupakan bagian dari demokrasi. Namun, semuanya harus ditempatkan secara proporsional dan tidak boleh berubah menjadi tekanan yang mengabaikan kewenangan konstitusional Presiden.
JANGAN SAMPAI MENJADI KUDETA POLITIK TERHADAP HAK KONSTITUSIONAL PRESIDEN
Kadafi menyayangkan apabila muncul mobilisasi dukungan politik yang terkesan memaksakan satu nama tertentu kepada Presiden.
Menurutnya, memberikan masukan dan menyampaikan aspirasi merupakan hak setiap warga negara.
Namun, memaksakan kehendak politik seolah-olah Presiden harus mengikuti pilihan kelompok tertentu merupakan tindakan yang tidak mencerminkan kedewasaan dalam berdemokrasi.
“Jangan sampai demokrasi dijadikan alat untuk membangun tekanan politik. Kita tidak boleh membiarkan hak konstitusional Presiden tereduksi oleh kepentingan kelompok atau kekuatan politik tertentu,” ungkapnya.
Ia mengingatkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan pemerintahan, menjaga stabilitas nasional, memperkuat perekonomian, menyelesaikan persoalan sosial, serta menghadapi tantangan geopolitik internasional.
Karena itu, Presiden seharusnya diberikan ruang yang cukup untuk mempertimbangkan dua figur terbaik berdasarkan kapasitas, integritas, pengalaman, dan kepentingan nasional.
DASCO DINILAI MEMAHAMI PERSOALAN NEGARA
Lebih lanjut, Kadafi menegaskan bahwa pertimbangan memilih Wakil Presiden tidak semestinya hanya didasarkan pada popularitas ataupun kepentingan politik jangka pendek.
Indonesia membutuhkan figur yang mampu bekerja bersama Presiden, memahami persoalan pemerintahan, menjaga stabilitas politik, serta membangun komunikasi dengan berbagai kekuatan nasional.
Dalam pandangannya, Sufmi Dasco Ahmad memiliki pengalaman dan jaringan komunikasi politik yang luas. Hal tersebut menjadi salah satu alasan mengapa namanya layak dipertimbangkan.
“Pak Dasco mengetahui dinamika politik nasional dan memahami berbagai persoalan yang sedang dihadapi negara. Pengalaman serta kemampuannya membangun komunikasi lintas partai dan elemen masyarakat merupakan modal penting untuk mendukung pemerintahan Presiden Prabowo,” katanya.
Kadafi menambahkan, Wakil Presiden bukan sekadar jabatan politik, melainkan amanah konstitusional yang harus dijalankan untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia.
KEPENTINGAN BANGSA HARUS DI ATAS KEPENTINGAN KELOMPOK
Menutup pernyataannya, Muhammad Kadafi mengajak seluruh elite politik, anggota DPR, DPD, dan MPR untuk menjaga etika bernegara serta tidak memperkeruh suasana politik nasional.
Menurutnya, perbedaan pandangan merupakan hal wajar dalam demokrasi. Namun, persatuan nasional, stabilitas pemerintahan, dan penghormatan terhadap konstitusi harus menjadi prioritas utama.
“Jangan membebani Presiden dengan polemik politik yang tidak perlu.
Berikan kesempatan kepada Presiden untuk menjalankan kewenangan konstitusionalnya. Kita membutuhkan pemimpin yang bekerja untuk rakyat, bukan sekadar memenuhi kepentingan politik kelompok tertentu,” tutup Muhammad Kadafi.
Muhammad Kadafi, S.H., M.H. Managing Partners MKP Law Firm
Praktisi Hukum
Jakarta.






