JAKARTA, Viralmediaindonesia – Komite III DPD RI menilai rendahnya literasi masyarakat Indonesia bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi seluruh stakeholder. Karena itu, perpustakaan harus menjadi tempat belajar dan kemitraan yang dikelola secara profesional dan inovatif.
“Pemerintah membutuhkan partisipasi pembuat kebijakan, penggiat literasi dan masyarakat umum untuk bersinergi dalam membuat program mencerdaskan masyarakat,” ujar Presiden Komite III DPD RI Hasan Basri saat RDP bersama Kepala Perpustakaan Nasional di Gedung DPD RI, Jakarta, Selasa 6 Desember 2022
Menurutnya, perpustakaan memiliki tugas yang berat, karena harus mentransformasi dirinya menjadi layanan yang inklusif sosial sesuai dengan pendekatan kearifan lokal. Perpustakaan juga harus mampu mendorong masyarakat untuk berinovasi sehingga dapat bergerak membantu menciptakan lapangan kerja. “Hal ini dilakukan untuk mendekatkan buku-buku sains terapan, buku gaya hidup dengan sejarah kisah sukses untuk dibaca dan diinspirasi oleh masyarakat,” jelas DPD RI cabang provinsi Kalimantan Utara.
Di sisi lain, Hasan Basri menilai, permasalahan klasik yang dihadapi perpustakaan selama ini adalah kecukupan koleksi, kuota petugas perpustakaan yang tidak mencukupi, dan ketersediaan layanan perpustakaan yang tidak merata. Selain minimnya fasilitas perpustakaan di daerah perbatasan, daerah/kota terpencil dan tertinggal juga menjadi masalah. “Persoalan perpustakaan sangat klasik, bahkan dari dulu sampai sekarang rasio kecukupannya belum ideal,” ujarnya.
Sementara itu, DPD RI Cabang Provinsi Sumut, Dedi Iskandar Batubara mengaku prihatin dengan minimnya anggaran untuk Perpustakaan Nasional (Perpusnas), sehingga tidak rasional dengan target capaiannya. Untuk itu ia mengajak seluruh masyarakat untuk bergotong royong meningkatkan literasi keluarga agar mampu bersaing dengan negara maju. “Saya sedih sekali. Saya tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi kita harus mendorongnya untuk meningkatkan literasi kita,” harapnya.
Di kesempatan yang sama, Anggota DPD RI asal Provinsi Nusa Tenggara Timur Asyera Respati A Wundalero menjelaskan bahwa pihaknya beserta masyarakat telah membuat inovasi gemar membaca. Namun dalam meningkatkan tingkat literasi bukan perkara mudah karena membutuhkan dukungan dari Perpusnas. “Kita sangat mengharapkan pengadaaan buku untuk di NTT. Kami juga terus berupaya bersama masyarakat membuat inovasi gemar membaca,” paparnya.
Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando mengatakan siapapun latar belakang masyarakat Indonesia baik itu eksekutif, legislatif, masyarakat umum dan seluruhnya bertanggung jawab dalam menyejahterakan anak bangsa. Pasalnya dengan adanya budaya membaca di tengah-tengah masyarakat maka ia menyakini Indonesia mampu bersaing dengan negara maju
“Apabila bangsa ini cerdas dan kuat maka kita bisa menjadi pemain global. Seluruh stakeholder juga harus berjuang untuk menciptakan sumber daya manusia unggul agar Bangsa Indonesia bisa bersaing dengan negara lain,” kata Syarif.
