VIRAL MEDIA INDONESIA | JAKARTA – Jaringan Indonesia Bersatu (JIB) meminta Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mempertimbangkan secara matang figur yang memiliki pengalaman kepemimpinan, kapasitas politik, kemampuan komunikasi lintas kelompok, serta rekam jejak yang baik dalam menentukan calon Wakil Presiden Republik Indonesia apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Muhammad Kadafi, Muhammad Syam, dan Mustafa Khaidir dari Jaringan Indonesia Bersatu (JIB).
Mereka menilai bahwa posisi Wakil Presiden merupakan jabatan strategis yang membutuhkan figur berpengalaman, memiliki kematangan politik, serta mampu membangun komunikasi dan menjaga stabilitas pemerintahan.
Menurut JIB, Indonesia membutuhkan sosok pemimpin yang bukan hanya memiliki kapasitas politik, tetapi juga mampu diterima oleh berbagai kalangan, baik di lingkungan parlemen, pemerintahan, partai politik, maupun masyarakat luas.
PUAN MAHARANI DAN SUFMI DASCO AHMAD DINILAI MEMILIKI KAPASITAS
JIB menilai dua tokoh nasional, yakni Puan Maharani dan Sufmi Dasco Ahmad, merupakan figur yang patut dipertimbangkan Presiden Prabowo Subianto sebagai calon Wakil Presiden apabila mekanisme pengisian jabatan tersebut harus dilakukan.
Puan Maharani dinilai memiliki pengalaman panjang dalam dunia politik dan pemerintahan, termasuk pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta Ketua DPR RI.
Kemampuannya membangun komunikasi lintas partai politik dan berbagai elemen masyarakat menjadi salah satu pertimbangan.
Sementara itu, Sufmi Dasco Ahmad dinilai memiliki pengalaman politik dan komunikasi yang kuat di parlemen. Pengalamannya sebagai pimpinan DPR RI serta kemampuannya membangun komunikasi dengan berbagai kekuatan politik menjadi modal penting dalam menjaga stabilitas dan efektivitas pemerintahan.
JIB berpandangan bahwa kedua tokoh tersebut mempunyai karakter kepemimpinan yang dapat saling melengkapi dalam mendukung jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
MEKANISME PENGISIAN WAKIL PRESIDEN HARUS BERPEGANG PADA KONSTITUSI
JIB juga mengingatkan bahwa pengisian jabatan Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan telah diatur secara tegas dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
Ketentuan tersebut menyatakan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.
Dengan demikian, Presiden memiliki kewenangan konstitusional untuk mengusulkan dua nama calon, sedangkan keputusan pemilihan dilakukan melalui mekanisme persidangan MPR.
JIB menegaskan bahwa seluruh proses harus berjalan sesuai konstitusi, ketentuan perundang-undangan, dan prinsip demokrasi.
JANGAN HANYA MEMPERTIMBANGKAN POLITIK, TETAPI JUGA KAPASITAS KEPEMIMPINAN
Muhammad Kadafi bersama Muhammad Syam dan Mustafa Khaidir menegaskan bahwa pengisian jabatan Wakil Presiden tidak seharusnya semata-mata menjadi ruang kompromi politik.
Lebih dari itu, keputusan tersebut harus mempertimbangkan kepentingan bangsa dan negara dalam jangka panjang.
Indonesia membutuhkan figur yang mampu menjadi mitra strategis Presiden, menjaga keseimbangan politik nasional, memperkuat persatuan, serta memastikan agenda pembangunan dan kesejahteraan masyarakat berjalan optimal.
“Presiden Prabowo Subianto perlu mempertimbangkan figur yang benar-benar memiliki pengalaman, kapasitas, integritas, dan kemampuan komunikasi dengan seluruh elemen bangsa. Wakil Presiden harus menjadi mitra strategis Presiden dalam menjaga stabilitas pemerintahan dan memperjuangkan kepentingan rakyat,” demikian pandangan JIB.
JIB: KEPENTINGAN BANGSA HARUS DI ATAS KEPENTINGAN KELOMPOK
JIB berharap dinamika politik nasional dalam proses pengisian jabatan Wakil Presiden dapat disikapi secara dewasa dan mengedepankan kepentingan bangsa.
Menurut JIB, momentum tersebut harus menjadi kesempatan untuk memperkuat demokrasi, mempererat persatuan nasional, serta membangun pemerintahan yang semakin solid.
JIB mengajak seluruh elemen masyarakat dan kekuatan politik untuk menjaga suasana kondusif, tidak terjebak dalam perpecahan, serta memberikan ruang kepada Presiden untuk mengambil keputusan terbaik bagi masa depan Indonesia.
“Puan Maharani dan Sufmi Dasco Ahmad adalah dua figur yang patut dipertimbangkan. Keduanya memiliki pengalaman, kapasitas politik, dan jaringan komunikasi yang luas. Namun, keputusan akhir tetap menjadi kewenangan Presiden dan harus dilaksanakan melalui mekanisme konstitusional.”
JARINGAN INDONESIA BERSATU (JIB)
Muhammad Kadafi
Muhammad Syam
Mustafa Khaidir
