VIRAL MEDIA INDONESIA | JAKARTA — Hukum tata negara memiliki posisi penting dalam memastikan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara berjalan berdasarkan konstitusi, prinsip demokrasi, serta ketentuan hukum yang berlaku.
Dalam negara hukum seperti Indonesia, setiap lembaga negara memiliki kewenangan yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Karena itu, pelaksanaan kekuasaan negara tidak semestinya hanya didasarkan pada kepentingan politik, tetapi harus tetap berada dalam koridor konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
Praktisi hukum Muhammad Kadafi, SH., MH., menilai pemahaman masyarakat terhadap hukum tata negara menjadi semakin penting di tengah dinamika kehidupan politik dan pemerintahan.
“Konstitusi merupakan fondasi kehidupan bernegara. Setiap kebijakan dan tindakan penyelenggara negara harus memiliki dasar hukum serta dapat dipertanggungjawabkan secara konstitusional,” ujar Muhammad Kadafi.
Menurutnya, perbedaan pandangan dalam kehidupan demokrasi merupakan sesuatu yang wajar. Namun, perbedaan tersebut harus diselesaikan melalui mekanisme hukum dan kelembagaan yang telah tersedia.
“Jangan sampai perbedaan politik berkembang menjadi konflik yang mengabaikan hukum. Kalau ada persoalan terhadap kebijakan atau keputusan lembaga negara, negara kita sudah menyediakan mekanisme konstitusional untuk mengujinya,” katanya.
Ia menambahkan, prinsip checks and balances juga menjadi bagian penting dalam menjaga agar kekuasaan negara tidak berjalan tanpa pengawasan. Lembaga-lembaga negara harus menjalankan kewenangannya sesuai fungsi masing-masing sekaligus saling mengawasi dalam kerangka konstitusi.
Di sisi lain, masyarakat juga memiliki peran penting dalam menjaga kehidupan konstitusional. Kebebasan menyampaikan pendapat harus tetap disertai tanggung jawab, termasuk dengan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi dan berpotensi menimbulkan keresahan.
“Demokrasi bukan hanya tentang kebebasan berbicara, tetapi juga tentang tanggung jawab menghormati hukum, hak orang lain, dan institusi negara. Kritik tetap diperlukan, tetapi kritik harus konstruktif dan berdasarkan fakta,” tegasnya.
Muhammad Kadafi juga mengingatkan bahwa supremasi hukum harus menjadi kepentingan bersama. Pemerintah, lembaga negara, aparat penegak hukum, maupun masyarakat memiliki kedudukan masing-masing dalam membangun negara hukum yang demokratis.
Menurutnya, penguatan hukum tata negara pada akhirnya bukan sekadar persoalan memahami pasal-pasal dalam konstitusi, tetapi bagaimana seluruh elemen bangsa menjadikan konstitusi sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan bernegara.
“Kalau kita ingin Indonesia semakin kuat, maka konstitusi harus kita jaga bersama. Perbedaan boleh ada, kritik boleh disampaikan, tetapi persatuan bangsa dan supremasi hukum harus tetap menjadi pijakan,” pungkas Muhammad Kadafi.
