Hajinews.id – Senayan menyerukan perbaikan Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA). Hal ini penting agar manfaat kekayaan sumber daya alam kita benar-benar dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Mulyanto, anggota Komisi VII DPR, mengatakan jangan sampai beberapa pengusaha dan investor asing menguasai sumber daya alam kita. Penduduk Indonesia tidak hanya harus melaporkan masalah dan akibat jangka panjang dari kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh pengelolaan sumber daya alam.
Dia kemudian membahas konflik berdarah antara pekerja di smelter nikel PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) dan berbagai masalah yang timbul dari penambangan ilegal. Belum lagi laporan Bank Indonesia bahwa hasil ekspor hasil tambang tidak akan masuk ke Indonesia.
“Akibatnya, devisa negara kita anjlok. Padahal cadangan sumber daya alam kita terus dikeruk untuk keuntungan pengusaha tambang tersebut,” ujar Mulyanto, prihatin.
Terpisah, eks Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mendorong agar lahan PT Vale bisa segera didistribusikan ke para pengusaha lokal setelah izin perusahaan tambang nikel ini berakhir.
Dia pun mendorong Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman bersama para gubernur lainnya di Sulawesi, menyiapkan langkah mengambil alih lahan tambang yang dulunya bernama PT International Nickel Corporation (INCO) ini.
JK menuturkan, paradigma soal investasi sejatinya tidak hanya mengistimewakan investor asing. Sebab, investasi juga bisa dilakukan oleh para pengusaha lokal.
Dia lalu menyinggung kondisi terkini pertambangan di Tanah Air, khususnya di Sulawesi Selatan. Salah satunya soal tambang nikel yang ada di Kabupaten Luwu Timur.
“Apa kita di sini. Kita tidak punya tambang. Ada sih di Luwu Timur. Baru akan didistribusi,” ucap JK saat jadi pembicara dalam Silaturahmi dari Pengusaha ke Pengusaha untuk Masa Depan Indah di Soaraja Ballroom Wisma Kalla Makassar, kemarin.
JK juga meminta kepada Andi Sudirman Sulaiman bersama Gubernur Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara untuk mengambil alih lahan tambang PT Vale yang izin operasinya akan segera berakhir. “Lahan PT Vale harus dikembalikan ke masyarakat,” tegasnya.
JK mengingatkan, konflik pengelolaan sumber daya alam sedapat mungkin harus bisa dimigitasi mengingat potensi konflik sudah sangat mengancam stabilitas ekonomi daerah maupun nasional.
Dia lalu menyinggung konflik antara pekerja asing dan pekerja lokal yang terjadi di PT GNI di Morowali Utara, Sulawesi Tengah, yang menewaskan dua orang pekerja asing dan pekerja lokal beberapa waktu lalu.
