VIRAL MEDIA INDONESIA | JAKARTA – Fakta politik Partai Golkar telah berkembang suatu diskursus di antara para kader secara internal dari pusat hingga daerah, baik dari tokoh-tokoh muda maupun tokoh senior, bahwa Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia (BL) kurang menguasai ilmu-ilmu dasar dalam mengelola prinsip-prinsip nilai dan kultur di tubuh Partai Golkar.
Prinsip nilai yang dimaksud adalah tentang demokrasi, keseimbangan dan faksinasi, keadilan sosial, merit system, loyalitas, kontribusi dan berkorban terhadap partai, menghargai/respect terhadap tokoh senior, dan penghormatan terhadap senior sebagai pewaris atau penghuni tetap “Rumah Kita Kuning”.
“Keseimbangan dan penghormatan politik itu sangat penting dalam mengelola organisasi dan partai. Kehilangan sensitivitas terhadap itu merupakan awal dari kerusakan konstitusi Partai Golkar dan tatanan kelembagaan, serta dapat menciptakan ketidakharmonisan hubungan dan emosional antar kader”.
Akibat dari ketidakmampuan dalam mengelola potensi politik dan sumber daya kader partai, membuat kebijakan pimpinan khususnya dalam penetapan Alat Kelengkapan Dewan (AKD), dari total 400 jumlah AKD DPRD provinsi, kabupaten/kota seluruh Indonesia, sangat berpotensi atau masuk variabel kerusakan konstitusi Partai Golkar. Dampaknya hingga kini masih tersisa sekitar puluhan pimpinan DPRD provinsi, kabupaten/kota tidak dapat dilantik.
Kebijakan lain yang merusak konstitusi Partai adalah penempatan orang yang tidak sesuai porsi dan kompetensinya yang hanya satu orang ditugaskan oleh partai bernama Wihaji Wakil Ketua Umum Partai Golkar.
Penetapan AKD yang melanggar konstitusi Partai tidak hanya merusak tatanan Golkar, tetapi juga merusak marwah dan potensial melanggar etika partai Golkar. Oleh karena Itu, pimpinan Partai Golkar haruslah orang yang memiliki konsep demokrasi yang kuat, internalisasi ideologi dan doktrin partai yang bijaksana, dan mengedepankan merit system dalam proses rekrutmen. Jika tidak, akibatnya apabila diberikan kekuasaan secara berlebihan, kewenangan itu akan disalahgunakan untuk kepentingan kelompok kecil terutama orang-orang terdekat. Padahal kepentingan kader dan partai adalah yang utama.
“Jika hasil perolehan suara Partai Golkar pada Pilkada serentak 27 November mendatang, tidak mencapai target kemenangan 60 persen, apa konsekuensinya?. Kalo bisa pecat Waihaji sebagai Wakil Ketua Umum Partai Golkar.”
_
Jakarta, 25 Oktober 2024_
RILIS BERITA RIKO LESIANGI
*TOKOH MUDA PARTAI GOLKAR*
