“Namun itu sulit terjadi karena ternyata pemerintah punya arah yang lain, kebutuhan untuk membangun transportasi publik, ruang publik, jalan atau pdam,” katanya.
Jejen pun menyinggung soal citra dan identitas menangani pembangunan Masjid Raya Al Jabbar tersebut. “Tapi kita juga harus ingat di sisi pemerintah, saya kira secara simbolis, berkaitan dengan citra, berkaitan dengan identitas, kepentingan politik,” katanya.
Menurutnya, membangun masjid dapat menguntungkan, jika ditanya mengenai pencapaian yang dilakukan saat menjabat, dapat dengan bangga menyebutkan membangun tempat yang khas dan mudah untuk diingat.
“Kalau memperlebar jalan orang lain sudah melakukan, itu kan hal yang rutin, tapi kalau membangun sesuatu yang megah, yang terlihat, ketika ditanya prestasi bisa menyebutkan membangun masjid dengan anggaran Rp1 T, dengan desain berbeda,” katanya.
“Itu kelihatan secara citra untuk penguasa untuk politisi itu menguntungkan, untuk pemerintah secara citra juga menguntungkan,” jelasnya.
Pasalnya di dalam kultur Indonesia yang mayoritas beragama Islam, lanjut Jejen masjid dianggap pusat kehidupan dan rumah ibadah yang penting.
“Sehingga kalo ada yang membangun masjid wah itu citranya pasti positif walau masih ada kritik dari beberapa pihak, tetapi pasti masih dinilai positif ketimbang membangun transportasi publik,” ujarnya.***
