Jakarta, Viralmediaindonesia – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menjabarkan 9 langkah Penting untuk Mengendalikan inflasi di daerah. Menurutnya, 9 langkah tersebut bisa menjadi panduan bagi daerah untuk meredam inflasi.
Mendagri menjelaskan, langkah pertama adalah mengendalikan harga dan tingkat stok untuk memastikan ketersediaan permintaan. Segera setelah itu, yakni melalui rapat teknis Kelompok Pemantau Inflasi Daerah (TPID). “Karena tidak mungkin (anti inflasi) ditangani oleh pemerintah daerah saja, (namun dalam upaya ini) BI, BPS, kemudian TNI, Polri, distributor dan lainnya ikut berpartisipasi,” ujar Mendagri selaku Presiden Direktur daerah. Dewan Koordinasi pengendalian inflasi pada Senin (28/11/2022) di gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Mendagri melanjutkan, langkah selanjutnya adalah menjaga pasokan bahan pokok dan kebutuhan pokok. Kemudian melaksanakan pekerjaan penanaman di pekarangan, seperti bawang merah, cabe merah, cabe rawit, dll, serta pekerjaan yang dikoordinir oleh TNI dan Polri.
Upaya selanjutnya, jelas Mendagri, adalah operasi pemasaran hemat biaya dengan otoritas yang bertanggung jawab. Kemudian periksa pasar dan vendor untuk memastikan barang tidak bocor. Kemudian berkoordinasi dengan daerah penghasil barang untuk kelancaran pengiriman. “Kemudian juga bisa mengimplementasikan tools penganggaran yaitu BTT (Biaya Tidak Terduga) dan Tunjangan Harian. Subsidi transportasi APBD juga merupakan 2 persen dari dana transfer umum yang dialokasikan ke daerah oleh Kementerian Keuangan. Dengan demikian, DAU dan DBH dapat mengendalikan inflasi,” imbuhnya.
Ia menambahkan, berdasarkan informasi yang dihimpun Kementerian Dalam Negeri, diketahui beberapa daerah telah mengambil langkah-langkah untuk meredam inflasi. Namun, upaya ini diyakini harus dioptimalkan dengan melakukan semua langkah penting tersebut. Selain itu, berdasarkan data yang sama, diketahui beberapa daerah baru menerapkan beberapa langkah saja.
Pada acara tersebut, Mendagri juga melaporkan realisasi penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk seluruh wilayah Indonesia. Daerah tersebut meliputi provinsi, kabupaten dan kota. Dari data tersebut, beberapa daerah mencatatkan pendapatan tertinggi pada 25 November 2022, antara lain provinsi Bangka Belitung, Kalimantan Timur, dan Aceh.
Di tingkat kabupaten meliputi Kabupaten Tanah Laut, Bojonegoro, Mahakam Ulu dan Sumbawa Barat. Di tingkat kota adalah kota Prabumulih, Bontang, Lubuk Linggau dan Denpasar.
Sedangkan untuk daerah miskin, Mendagri meminta upaya lebih lanjut dioptimalkan. Hal yang sama juga berlaku untuk daerah yang realisasi belanja APBDnya rendah. Mendagri secara tegas meminta percepatan realisasi belanja APBD, agar uang beredar di masyarakat.
“Belanja pemerintah, termasuk daerah, merupakan tulang punggung perekonomian dalam hal pertumbuhan ekonomi untuk menjaga peredaran uang di masyarakat. (Ini) untuk memperkuat konsumsi masyarakat, daya beli masyarakat. Yang kedua adalah mengajak swasta untuk bertindak, karena ke sanalah uang pemerintah mengalir,” pungkasnya.
