Menurut Sutarman, upaya kriminalisasi juga dialami Zubaedah,pemilik tanah SHGB di Jalan Ahmad Yani, Jakarta Timur. Meski sudah menang di Pengadilan tetapi masih digugat lagi. Beberapa tahun lalu, Zubabedah pernah dikriminalisasi. Dan saat ini juga tengah diperiksa Polda Metro Jaya karena dilaporkan pihak lain yang mengklaim tanah Zubaedah. Padahal tanah tersebut sudah ditempati keluarga Zubaedah sudah lebih dari 50 tahun, SHGB nya pun bisa jaminan di Bank BCA. Sementara alas hak pihak yang mengklaim tanahnya berbeda lokasi.
Masih banyak lagi korban mafia tanah yang mengalami kriminalisasi dan intimidasi.
Seharusnya para korban mendapatkan perlindungan dari lembaga negara bukan sebaliknya justru dijadikan tersangka untuk kepentingan mafia tanah. Apakah karena para korban hanyalah rakyat biasa yang harus mengalah ditindas oleh oligarki? Jika kriminalisasi terhadap ini dibiarkan maka sama komplotan mafia telah menginjak-menginjak dasar negara Pancasila dan UUD 45 dan bisa menguasai tanah di NKRI untuk kepentingan bisnis segelintir orang dan bukan untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Karena itu FKMTI SK meminta Komnas HAM :
1) membuat pernyataan tegas bahwa Mafia tanah beserta Bekingnya yang merampas hak tanah rakyat dengan berbagai cara termasuk kategori pelanggaran HAM Berat.
2, Melindungi rakyat yang tengah mempertahankan hak atas tanah milik mereka agar tidak jadi sasaran kriminalisasi oleh komplotan mafia dan oknum aparat hukum dengan mendesak pihak kepolisian menerbitkan surat edaran pada jajarannya agar melakukan pemeriksaan terkait kasus pertanahan tidak hanya berdasarkan bukti formil berupa sertifikat tanah tetapi harus diperiksa warkahnyq, karena sudah terbukti banyak sertifikat asli bisa terbit tanpa alas hak kepemilikan yang sah. seperti beda lokasi tapi bisa terbit sertifikat di atas tanah milik orang lain.
3. Memberikan rekomendasi kepada instansti terkait untuk segera membebaskan rakyat yang sedang dikriminalisasi termasuk Ketua FKMTI SK Budiardjo dan istrinya yang saat ini ditahan pada saat proses praperadilan tengah berlangsung. serta mendesakpihak kepolisian
4. Mendukung upaya pembentukan pengadilan adhoc Pertanahan untuk penyelesaian konflik pertanahan dengan hakim independen dan dengan melakukan adu data alas hak kepemilikan awal tanah secara terbuka.
