Oleh: Edy Mulyadi, Wartawan Senior
Viralmediaindonesia – Pintu gerbang rumah di Jalan Kutai Utara, Sumber, Solo, itu tak pernah benar-benar sepi. Sejak lengser dari kursi presiden, kediaman Joko Widodo justru bermutasi menjadi episentrum baru. Sebuah panggung politik bayangan. Banyak pengamat kecele. Mereka mengira Jokowi akan asyik menikmati masa pensiun bersama cucu. Nyatanya? Salah. Salah besar!
Senin, 31 Agustus 2026, 16 kepala desa dari berbagai daerah merapat ke sana. Sebelumnya, Jumat, 21 Agustus 2026, rombongan senator DPD RI dipimpin oleh Arya Wedakarna juga sowan bekas Presiden. Katanya, selain bersilaturahmi mereka juga membahas desentralisasi. Mereka bahkan membawa “tongkat estafet kepemimpinan Ganesha” dan menyerahkannya kepada Jokowi.
Bagi mata awam, ini sekadar silaturahmi. Sekadar temu kangen mantan pemimpin. Namun bagi mereka yang radar politiknya jernih, ini adalah orkestrasi gerilya politik. Ada agenda besar: come back politik keluarga Solo ke panggung politik.
Waktunya? Bisa pada Pemilu 2029. Tapi bukan mustahil lebih cepat lagi.
Sekarang mari kita bicarakan hal paling tabu dalam operasi politik. Ini sisi paling sensitif, tapi paling menentukan dalam setiap gerilya politik. Logistik! Politik tanpa uang adalah omong kosong. Dan gerilya politik skala masif yang sedang dimotori Jokowi jelas membutuhkan bahan bakar dana yang di luar nalar kewajaran.
Ini Simulasinya
Mari kita bedah secara matematis paling sederhana dari instruksi terbaru Jokowi kepada Kaesang Pangarep. Mantan tukang kayu itu memerintahkan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) segera membangun infrastruktur partai hingga ke tingkat desa dan kelurahan. Di seluruh Indonesia, bukan cuma Jawa apalagi Solo. Mari bermain dengan data dan angka rasional, agar tak terjebak pada karangan bebas.
Indonesia saat ini memiliki sekitar 83.971 desa dan kelurahan. Katakanlah, demi efisiensi taktis, PSI hanya menargetkan 60 persen dari total wilayah tersebut untuk menghadapi Pemilu 2029. Artinya, ada sekitar 50.382 posko atau kepengurusan tingkat desa yang harus didirikan dan dihidupkan. Dikuasai.
Kita gunakan asumsi biaya paling minimalis. Untuk sewa posko sederhana, pengadaan atribut, serta insentif operasional bagi pengurus inti di tingkat desa, dibutuhkan dana, katakan, Rp3 juta per desa tiap bulan. Sekarang hitung sisa waktu menuju Pemilu 2029. Tersisa sekitar 29 bulan. Artinya, 50.382 desa x Rp3 juta x 29 bulan. Hasilnya? Rp4,38 triliun!
Ingat, angka Rp4,38 triliun ini hanya untuk operasional level desa. Belum termasuk kegiatan jelang Pemilu. Anggaran tiap bulan pasti membengkak. Bisa 5 kali lipat. Bukan mustahil 10 kali.
Sebentar dulu. Yang di atas itu belum menghitung biaya operasional untuk ribuan pengurus tingkat Kecamatan (DPC), ratusan Kabupaten/Kota (DPD), Provinsi (DPW). Lalu ada juga biaya saksi di ratusan ribu TPS saat pemilu nanti. Baliho, kaus, alat peraga, dan lainnya, dan seterusnya. Total biaya infrastruktur politik ini bisa dengan mudah menembus angka Rp25 triliun.
Pertanyaan krusialnya: Dari mana uang sebanyak itu berasal? PSI hanyalah partai gurem yang gagal lolos ke Senayan. Dari mana Kaesang punya daya finansial sedahsyat itu jika bukan disokong oleh kekuatan logistik raksasa di belakangnya?
Bunker Duit dan Misteri Harta Solo
Di sinilah ruang publik mulai dipenuhi oleh kecurigaan dan rumor liar. Mengapa? Karena logika publik dipaksa mencari hulu dari hilir logistik yang bagai sumur tanpa dasar ini.
Politisi senior PDI Perjuangan, Beathor Suryadi, tanpa tedeng aling-aling menyebut ada bunker berisi ratusan triliun rupiah di rumah Jokowi. Dia juga yakin ada sejumlah bunker lain di lokasi berbeda. Kendati tak selugas Beathor, politisi sepuh Amien Rais juga menyebut rumah Jokowi ada bunker. Beathor bahkan sempat menantang aparat untuk membongkar rumah tersebut demi membuktikan kebenaran informasinya.
Secara hukum, tuduhan Beathor memang belum terbukti. Ini bisa langsung dicap hoaks atau rumor tak berdasar. Namun dalam analisis politik, rumor seperti ini tidak ujug-ujug lahir. Ia adalah cerminan dari kegelisahan publik yang melihat betapa digdayanya kekuatan finansial keluarga Solo. Mulai dari gurita bisnis anak-menantu yang mendadak bernilai fantastis, hingga pendanaan politik yang tak pernah kehabisan napas.
Tebang Pilih Hukum
Faktor finansial ini berkelindan erat dengan kekuasaan absolut atas hukum. Publik dilarang amnesia. Selama 10 tahun Jokowi berkuasa, ada rentetan menteri kabinetnya yang terseret kasus korupsi kakap. Mulai dari kasus bansos, menara BTS, laptop, dana haji, korupsi timah, dan lainnya.
Menariknya, dalam persidangan kasus-kasus tersebut, nama Jokowi acap kali disebut atau setidaknya dikaitkan dengan kebijakan yang melindunginya. Namun apa yang terjadi? Jangankan ditangkap atau dijadikan tersangka. Dipanggil untuk sekadar dimintai keterangan sebagai saksi pun tak pernah. Kejaksaan Agung, polisi, dan KPK jadi gagap. Mandul! Mengapa hukum mendadak tumpul dan gemetar ketika berhadapan dengan Joko Widodo dan keluarganya?
Ini adalah bukti otentik betapa cengkeraman Jokowi terhadap birokrasi dan aparat penegak hukum (APH) masih sangat kuat. Dia masih menggurita, bahkan setelah tidak lagi jadi presiden. Itu sebabnya publik menganggap Jokowi masih the real president. Prabowo Subianto boleh saja memegang kendali formal pemerintahan hari ini. Namun jejaring loyalitas yang ditanam Jokowi di birokrasi, aparat, dan APH selama satu dekade tidak bisa hilang dalam semalam. Hukum tampaknya masih tersandera oleh ewuh pakewuh politik tingkat tinggi.
So, apa yang sebenarnya terjadi? Sowannya para kepala desa dan sowannya senator DPD RI ke Solo bukanlah acara minum teh biasa. Itu adalah deklarasi terselubung. Jokowi punya dukungan modal logistik tanpa batas. Lalu ada instruksi pembentukan jaringan PSI hingga ke liang-liang desa. Kelompok ini juga punya tameng hukum yang terbukti kebal dari segala macam kasus korupsi menteri-menterinya. Ditambah Gibran yang duduk manis mengintai dari kursi Wakil Presiden, gerilya politik Jokowi ini berjalan nyaris tanpa celah. Nyaris sempurna!
Sang mantan presiden tidak sedang pensiun. Dia sedang membangun dinasti politik dengan pondasi finansial dan hukum yang luar biasa kokoh. Kita sedang menonton sebuah skenario jangka panjang yang dirancang untuk memastikan bahwa kekuasaan di republik ini tidak akan pernah bergeser dari garis keturunan tukang kayu asal Solo.
Pertanyaannya, apakah Prabowo dan para loyalisnya mengendus gerilya yang berbau kudeta senyap ini? Sebagai Presiden yang memiliki begitu banyak lembaga intelijen, rasanya mustahil dia tidak tahu.
Tapi pertanyaan selanjutnya, apakah dia sudah menyiapkan langkah antisipasinya? Jawabnya, sangat mungkin sudah. Kita, publik, tak elok juga kalau menuntut tahu langkah apa saja. Mana mungkin taktik, apalagi strategi, diumbar.
Meski demikian, wajar juga bila rakyat cemas. Gerilya Geng Solo benar-benar membuat khawatir dan takut. Jika upaya mereka sukses, apalagi sebelum 2029, bukan cuma Prabowo yang jadi korban. Tapi seluruh rakyat. Indonesia akan dikuasai segerombolan Machiavelis. Mereka adalah orang-orang jahat, culas, kejam, licik, dan tidak kompeten.
Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Bantu kami menyelamatkan Indonesia dari mereka. Aamiin ya robbal alamiin… [*]
Jakarta, 3 September 2026
