Viralmediaindonesia – Ketua Gerakan Nasionalis Bhinneka (GBN) Eros Djarot menilai Presiden Jokowi dipermalukan oleh komplotan mafia tanah. Pasalnya, perintah presiden untuk membubarkan mafia tanah tak pernah dijalankan, malah banyak korban yang dijadikan tersangka.
“Saya pendukung Jokowi karena malu karena perintahnya untuk menghancurkan mafia tanah dan dukungan mereka belum dilaksanakan. Kemarin Jokowi harus mengulangi perintahnya untuk tidak menunjukkan belas kasihan kepada mafia tanah. Sama saja dengan mencoba untuk mempermalukan Pak Jokowi,” kata Eros dalam diskusi terbatas tentang sulitnya membasmi mafia tanah di Indonesia, Jumat (2/12) di kantor GBN Jakarta. Eros menambahkan, geng mafia tanah juga berani mengambil alih tanah keluarga tokoh pro kemerdekaan itu, yakni tanah Yayasan Fatmawati. Padahal status negara sudah di pengadilan.
“Bahaya kalau arogansi mafia di luar hukum. Saya sudah minta MUI, NU, dan Muhammadiyah mengeluarkan fatwa jihad melawan mafia tanah. Ini penting karena mempengaruhi harkat dan martabat kita sebagai bangsa. Bahkan saya sebagai orang awam menyatakan bahwa melawan tirani mafia tanah adalah jihad-fizabilillah,” ujarnya.
Contoh lain, kata Eros, adalah perampasan tanah milik SK Budiardjo, pimpinan FKMTI. “Dia adalah korban, tetapi pihak yang mendapat informasi bisa menjadikannya tersangka.”
Sementara itu, SK Budiardjo mengatakan telah menjelaskan kepada Kemenko Polhukam dampak perampasan tanah rakyat dan solusi penyelesaiannya.
“Kalau tidak diselesaikan akan menimbulkan konflik yang akan saling membunuh, seperti yang dikatakan Presiden Jokowi kemarin tidak segera menyelesaikan sengketa tanah tersebut. “Jadi sekarang Presiden Jokowi tinggal membuktikan bahwa perintahnya untuk memukul mafia tanah berhasil. Saya mengalami klaim korban perampasan tanah saya, klaim korban penyerangan dan lima kontainer saya dicuri dan SP3. Sebenarnya saya adalah tersangka dan saya sudah adalah P21,” jelas SK Budiardjo.
Budi menyarankan penyelesaian kasus ini dengan menyangkal informasi secara terang-terangan. “FKMTI sudah memberikan dokumen siapa massa di berbagai instansi pemerintah. FKMTI pun siap menuding mafia berdasarkan informasi tersebut. Saya siap menantang informasi secara terbuka,” tantangnya
