Penggmat Kebijakan Publik FISIPOL UGM, Phil. Gabriel Lele
Viral Media Indonesia – Kasus dugaan korupsi yang menyeret pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) kembali memunculkan sorotan terhadap tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program prioritas nasional tersebut dinilai masih menyimpan berbagai persoalan mendasar, mulai dari pola pengelolaan yang sentralistis hingga lemahnya sistem pengawasan. Hal ini turut mendapatkan sorotan dari UGM.
Guru Besar Manajemen dan Kebijakan Publik FISIPOL UGM, Phil. Gabriel Lele, menilai sejak awal program MBG dijalankan dengan pendekatan yang tertutup dan terpusat di tingkat nasional. Menurutnya, hanya segelintir pihak di pusat yang terlihat bertanggung jawab langsung kepada Presiden, sementara keterlibatan daerah masih sangat terbatas.
Baca Juga:
“Kalau sebuah program dianggap prioritas oleh presiden, karakter dasarnya adalah tertutup dan sentralistis. Hanya sedikit orang yang terlibat dan bertanggung jawab langsung kepada presiden,” ujar Gabriel, Selasa (9/6/2026).
Ia menambahkan, penerapan kebijakan yang seragam di seluruh wilayah Indonesia berpotensi menimbulkan berbagai persoalan karena tidak mempertimbangkan kondisi serta kapasitas masing-masing daerah. Padahal, tingkat kesiapan dan kebutuhan masyarakat di setiap wilayah berbeda-beda.
“Jika pola kebijakan seperti MBG yang dirumuskan di nasional dan diterapkan di seluruh Indonesia, risikonya adalah kurangnya sensitivitas terhadap konteks lokal. Tingkat kesiapan dan tingkat penerimaannya berbeda-beda,” katanya.
Karena itu, Gabriel mendorong pemerintah untuk memberikan ruang yang lebih besar bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan program MBG. Pelibatan daerah dinilai penting agar kebijakan lebih adaptif dan mampu menjawab kebutuhan di lapangan.
Guru Besar UGM Soroti Besarnya Anggaran
Selain aspek pelaksanaan, ia juga menyoroti besarnya anggaran yang digelontorkan untuk program MBG yang menurutnya belum diimbangi dengan sistem akuntabilitas yang kuat. Lemahnya pengawasan terlihat dari respons lembaga pengawas yang dinilai baru bergerak setelah persoalan mencuat ke publik.
Menurutnya, kondisi tersebut membuka peluang terjadinya penyimpangan anggaran, terutama pada program berskala nasional dengan nilai anggaran yang sangat besar.
“Apalagi menggunakan anggaran yang besar dengan cakupan nasional. Godaan-godaan untuk mengambil sesuatu itu pasti ada,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa risiko penyimpangan dapat ditekan melalui sistem kontrol dan mekanisme akuntabilitas yang memadai.
“Itu bisa diminimalisir, kalau bukan dihilangkan, dengan menginstalasi sistem kontrol dan sistem akuntabilitas yang memadai,” jelasnya.
Gabriel juga menilai kritik masyarakat terhadap pelaksanaan MBG selama ini muncul karena berbagai persoalan yang terjadi di lapangan, mulai dari kasus keracunan hingga dugaan pemborosan anggaran. Sayangnya, respons terhadap kritik tersebut dinilai kurang profesional sehingga justru memicu meningkatnya ketidakpuasan publik.
“Sebagian yang mengkritik ini adalah orang-orang yang sebenarnya setuju dengan tujuan MBG dan ingin MBG itu diterapkan secara baik. Tetapi karena jawabannya begitu, kemarahan publik makin meningkat,” katanya.
Lebih lanjut, Gabriel melihat program MBG tidak dapat dilepaskan dari dimensi politik. Selain menjadi program unggulan yang diusung Presiden Prabowo Subianto pada Pemilu 2024, program tersebut juga dinilai memiliki nilai strategis untuk kepentingan politik jangka panjang.
Menurutnya, koreksi besar terhadap program MBG berpotensi dianggap sebagai bentuk inkonsistensi pemerintah, sehingga dapat memengaruhi dukungan politik pada masa mendatang.
“Mereka memperhitungkan program ini untuk investasi Pemilu 2029,” tuturnya. (Hadid Husaini)
