VIRAL MEDIA INDONESIA | JAKARTA — Praktisi hukum Muhammad Kadafi, S.H., M.H., mengimbau masyarakat Indonesia agar tidak mudah terprovokasi oleh berbagai informasi bohong atau hoaks yang berkembang di tengah dinamika politik nasional. Masyarakat harus lebih cermat, kritis, dan bijaksana dalam menerima maupun menyebarkan informasi, khususnya yang menyangkut kepemimpinan nasional dan stabilitas pemerintahan.
Menanggapi beredarnya isu yang menyebut Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, akan menjadi calon Wakil Presiden menggantikan Gibran Rakabuming Raka, Muhammad Kadafi menjelaskan bahwa isu tersebut telah dibantah langsung oleh Dasco.
Menurut Kadafi, klarifikasi tersebut harus menjadi pelajaran bagi masyarakat bahwa tidak semua informasi yang ramai diperbincangkan di media sosial dapat dianggap sebagai kebenaran.
“Jangan sampai masyarakat menjadi korban permainan opini dan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kita harus membedakan mana fakta, mana pendapat, dan mana hoaks. Jangan mudah percaya sebelum mengetahui sumber dan kebenaran informasinya,” tegas Muhammad Kadafi.
Ia menilai, dalam situasi geopolitik dunia yang semakin dinamis, Indonesia membutuhkan masyarakat yang memiliki kesadaran kebangsaan, kedewasaan politik, serta ketahanan terhadap berbagai bentuk provokasi dan disinformasi.
Menurutnya, isu-isu yang menyangkut Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, maupun pimpinan lembaga negara harus disikapi secara proporsional dan berdasarkan fakta.
Kadafi juga menegaskan bahwa persoalan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto merupakan persoalan serius yang harus ditangani melalui mekanisme hukum. Namun, penanganannya harus berdasarkan bukti dan proses hukum yang sah, bukan dibangun melalui spekulasi maupun kepentingan politik.
“Jangan sampai perhatian masyarakat dialihkan oleh isu-isu yang belum terbukti kebenarannya. Kalau ada persoalan hukum, serahkan kepada aparat penegak hukum untuk mengusutnya secara profesional. Jangan justru masyarakat diadu domba oleh informasi yang belum jelas,” ujarnya.
KEDAULATAN RAKYAT ADALAH HAL YANG PALING UTAMA
Lebih lanjut, Muhammad Kadafi mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945.
Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Karena itu, kepentingan rakyat, persatuan bangsa, serta keberlangsungan kehidupan demokrasi harus ditempatkan di atas kepentingan kelompok maupun kepentingan politik tertentu.
Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak mudah terpecah belah oleh isu pergantian jabatan, persaingan politik, maupun narasi yang sengaja dibangun tanpa dasar yang jelas.
“Kedaulatan rakyat itu yang paling penting. Jangan sampai rakyat kehilangan kepercayaan akibat informasi yang menyesatkan. Rakyat harus tetap menjadi pemegang kedaulatan, bukan menjadi alat bagi kepentingan politik siapa pun,” ungkapnya.
Kadafi juga mengajak tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, insan pers, dan seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama menjaga ruang publik agar tidak dipenuhi fitnah, provokasi, dan informasi yang dapat mengganggu persatuan nasional.
Menurutnya, perbedaan pandangan politik merupakan hal yang wajar dalam demokrasi. Namun, perbedaan tersebut tidak boleh merusak persaudaraan, persatuan, dan kesatuan bangsa.
“Situasi geopolitik saat ini menuntut kita semua untuk lebih waspada. Jangan mudah diadu domba, jangan mudah terprovokasi, dan jangan menyebarkan informasi yang belum tentu benar. Mari kita jaga Indonesia, jaga persatuan, dan yang paling utama adalah menjaga kedaulatan rakyat,” tutup Muhammad Kadafi.
Pesan kebangsaan Muhammad Kadafi:
Jangan biarkan rakyat terpecah karena hoaks. Jangan biarkan demokrasi dirusak oleh provokasi. Kedaulatan rakyat, persatuan bangsa, dan kepentingan Indonesia harus selalu menjadi prioritas utama.
